Menteri PKP dan Mendagri Tinjau Langsung Penataan Kawasan Kumuh di Kubu Raya

Gubernur Kalbar Ria Norsan mendampingi Menteri PKP Maruarar Sirait dan Mendagri Tito Karnavian saat meninjau langsung proyek pengentasan permukiman kumuh di Desa Parit Baru.
Gubernur Kalbar Ria Norsan mendampingi Menteri PKP Maruarar Sirait dan Mendagri Tito Karnavian saat meninjau langsung proyek pengentasan permukiman kumuh di Desa Parit Baru. (Dok. HO/Faktakalbar.id)

Faktakalbar.id, KUBU RAYA – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meninjau langsung progres program pembangunan sarana dan prasarana permukiman pada Senin (2/3/2026).

Peninjauan ini dipusatkan di Desa Parit Baru yang menjadi salah satu wilayah sasaran proyek penataan kawasan kumuh di Kubu Raya.

Baca Juga: Kunjungi Kalbar, Menteri PKP Maruarar Sirait Apresiasi Tingginya Toleransi di Kubu Raya

Dalam peninjauan lapangan yang turut didampingi oleh Bupati Kubu Raya Sujiwo tersebut, rombongan pemerintah pusat dan daerah mengecek langsung hasil pengerjaan proyek infrastruktur.

Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan apresiasi atas koordinasi yang berjalan baik antara pemerintah daerah dan pusat dalam menangani masalah kelayakan permukiman warga.

“Kami datang ke sini bersama Pak Mendagri dan Pak Gubernur untuk melihat langsung hasil pekerjaan di lapangan,” kata Maruarar Sirait.

Berdasarkan data teknis, penanganan lingkungan kumuh di Desa Parit Baru ini mencakup luasan lahan 19,92 hektare dengan total nilai kontrak mencapai Rp7.339.776.247,84. Alokasi anggaran tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi jalan lingkungan sepanjang 2.565,70 meter, sistem drainase sepanjang 2.001,47 meter, 90 unit sarana persampahan, serta 4 unit proteksi kebakaran.

“Proyek senilai lebih dari 7 miliar rupiah ini harus dipastikan kualitasnya, mulai dari jalan hingga drainase, agar warga Desa Parit Baru tidak lagi mengalami kendala lingkungan yang buruk,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalbar Ria Norsan menjelaskan bahwa intervensi infrastruktur di wilayah tersebut sangat mendesak.

Kondisi awal Desa Parit Baru dinilai sangat memerlukan penataan ulang secara menyeluruh agar layak huni.