Faktakalbar.id, KUBU RAYA – Upaya memperluas pengawasan pemilu dari kalangan akademisi terus digencarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kubu Raya.
Kali ini, lembaga pengawas tersebut membidik kelompok intelektual muda dengan memperpanjang Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) Pontianak.
Pertemuan strategis antara kedua lembaga ini berlangsung dalam sebuah audiensi pada Selasa (27/4).
Agenda utamanya adalah mengevaluasi sekaligus merajut kembali kolaborasi kelembagaan yang sebelumnya telah diikat melalui nota kesepahaman (MoU) pada tahun 2022 silam.
Baca Juga: Bupati Sujiwo Siapkan Rumah Betang Lingga Jadi Cagar Budaya dan Destinasi Wisata Kubu Raya
Fokus utamanya adalah membangun kesadaran politik yang sehat di lingkungan kampus.
Anggota Bawaslu Kubu Raya, Gustiar, menjelaskan bahwa pelibatan perguruan tinggi merupakan salah satu instrumen krusial untuk mencetak agen-agen pengawas partisipatif dari kalangan pemilih pemula dan rasional.
“Bawaslu hadir dalam rangka pengembangan jaringan pengawasan partisipatif. Ini merupakan tindak lanjut dari PKS tahun 2022,” ujar Gustiar.
Ia menyoroti posisi unik STAKatN sebagai satu-satunya sekolah tinggi agama Katolik berstatus negeri di Indonesia.
Institusi ini dinilai memiliki potensi daya ungkit yang besar dalam menyebarluaskan pendidikan demokrasi secara masif.
“Untuk itu, kami berkomitmen menjalin kerja sama dalam pengembangan pengawasan partisipatif,” tambahnya.
Secara teknis, ruang lingkup kerja sama ini akan menyentuh langsung aktivitas akademik.
Beberapa program yang disiapkan meliputi Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik kepemiluan, riset bersama, kuliah umum, seminar, hingga pembukaan akses magang bagi mahasiswa di kantor Bawaslu Kubu Raya.
Di sisi lain, Ketua STAKatN Pontianak, Sunarso, memberikan lampu hijau terhadap keberlanjutan program ini. Ia menilai tawaran kolaborasi dari Bawaslu sangat sejalan dengan visi pembentukan karakter dan wawasan sosial mahasiswa.
“Kami sangat menyambut baik niat Bawaslu. Ini sangat relevan dengan mahasiswa,” katanya.
Menurut Sunarso, kampus yang dipimpinnya menampung sekitar 1.300 mahasiswa yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.
Demografi yang heterogen ini menjadi modal berharga bagi penyebaran nilai-nilai pengawasan partisipatif ketika para mahasiswa tersebut kembali ke daerah asalnya.
