Faktakalbar.id, PONTIANAK – Kondisi kesejahteraan kelas pekerja di Kalimantan Barat kembali mendapat sorotan tajam menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada 1 Mei 2026.
Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Pontianak secara tegas meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan implementasi kebijakan ketenagakerjaan di daerah ini.
Ketua DPC GMNI Pontianak, Mahardhika, pada Selasa (28/4) menyampaikan bahwa peringatan Hari Buruh tidak boleh sekadar menjadi rutinitas seremonial tahunan.
Momen ini harus direbut kembali sebagai panggung utama untuk menyuarakan realitas pahit yang masih menjerat para buruh dan kaum marhaen di lapangan.
“Di momentum May Day ini, kami ingin menyerukan keluhan dari para buruh, para kaum marhaen yang masih merasakan penderitaan, yang masih merasakan eksploitasi manusia terhadap manusia dan masih belum merasakan seutuhnya apa itu menjadi masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945,” tegas Mahardhika.
Ia memaparkan bahwa potret buram sektor ketenagakerjaan di Kalimantan Barat masih diwarnai oleh rentetan masalah mendasar yang tak kunjung diselesaikan secara tuntas oleh pemangku kebijakan.
Catatan kritis tersebut meliputi standar upah yang belum layak, minimnya akses jaminan sosial bagi pekerja, hingga lemahnya perlindungan dan pengawasan terhadap praktik kerja yang dinilai tidak manusiawi di berbagai sektor industri.
Merespons karut-marut persoalan perburuhan tersebut, jajaran pengurus GMNI Pontianak menyuarakan sejumlah tuntutan dan langkah strategis.
Mereka mendesak pemerintah daerah untuk berhenti bersikap pasif dan harus lebih tegas dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum ketenagakerjaan.
Lebih jauh, Mahardhika juga menyerukan kepada seluruh elemen pemuda dan mahasiswa untuk tidak tinggal diam, melainkan turun tangan langsung memfasilitasi ruang advokasi dan dialog terbuka yang mempertemukan kaum buruh dengan para pembuat kebijakan.
