Faktakalbar.id, JAKARTA — Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menyambangi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia di Jakarta pada Kamis (30/4/2026) guna mendorong percepatan eksekusi proyek strategis di Kalbar.
Audiensi tingkat tinggi ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyuarakan secara langsung percepatan sejumlah pembangunan nasional yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.
Baca Juga:Krisantus Kurniawan Desak Pelabuhan Kijing Segera Dioperasikan: Kalbar Sudah Rugi Puluhan Tahun!
Dalam pertemuan tersebut, Krisantus diterima secara langsung oleh jajaran Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah Agraria dan Tata Ruang.
Ia turut didampingi oleh jajaran teknis dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, di antaranya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalimantan Barat Linda Purnama serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Barat Iskandar Zulkarnain.
Sejumlah perwakilan dari sektor perbankan dan lembaga penjaminan daerah juga tampak hadir mengawal usulan tersebut.
Fokus utama pembahasan dalam agenda ini adalah upaya optimalisasi fungsi operasional Pelabuhan Kijing agar mampu beroperasi penuh sebagai pelabuhan berstandar internasional.
Krisantus secara tegas menyoroti bahwa status pelabuhan internasional wajib diiringi dengan kesiapan infrastruktur darat yang memadai.
Menurutnya, pembangunan Jalan Tol rute Pontianak menuju Kijing merupakan salah satu proyek strategis di Kalbar yang paling krusial untuk segera diwujudkan.
“Percepatan pembangunan jalan tol ini menjadi kunci efektivitas operasional Pelabuhan Kijing. Tanpa konektivitas yang memadai, potensi besar pelabuhan ini tidak akan terserap maksimal. Ini adalah urat nadi logistik yang menghubungkan pusat produksi dengan gerbang ekspor,” tegasnya.
Selain jalan bebas hambatan, Krisantus juga mendorong dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk melakukan pengerukan alur pelayaran di Sungai Kapuas.
Pengerukan ini sangat penting guna menjaga kelancaran aksesibilitas kapal-kapal kargo berukuran besar yang menuju Pelabuhan Dwikora Pontianak, mengingat tingginya tingkat sedimentasi di perairan tersebut saat ini.
Baca Juga: Urai Hambatan Logistik, Gubernur Ria Norsan Prioritaskan Akses Tol Menuju Pelabuhan Kijing
Tidak sebatas pada infrastruktur fisik bangunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menyoroti pentingnya segera melakukan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Krisantus menekankan bahwa aturan tata ruang perlu disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat di daerah.
Sinergi antara pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan ini mutlak diperlukan demi menuntaskan persoalan sengketa lahan, mengatur area pertambangan rakyat, serta memberikan pelindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat.
