“Kebijakan pusat harus selaras dengan kondisi di lapangan. Evaluasi RTRW menjadi penting agar memberikan kepastian hukum, termasuk ruang legal bagi pertambangan rakyat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah daerah juga menitipkan harapan besar terhadap kelanjutan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Program ini diharapkan dapat menjadi penopang pembiayaan bagi percepatan pembangunan infrastruktur jalan provinsi yang selama ini berperan vital sebagai jalur perputaran ekonomi warga.
Merespons berbagai usulan strategis tersebut, pihak Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memberikan apresiasi dan respons positif.
Seluruh aspirasi pembangunan daerah ini dipastikan akan segera ditindaklanjuti melalui serangkaian pembahasan mendalam lintas kementerian dan lembaga di Jakarta.
(*Red)
