Pemkot Pontianak Kumpulkan Ratusan RT/RW, Bahas Transparansi PPDB hingga Peningkatan IPM

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, saat memberikan arahan terkait transparansi dunia pendidikan di hadapan para Ketua RT dan RW se-Kecamatan Pontianak Kota.
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, saat memberikan arahan terkait transparansi dunia pendidikan di hadapan para Ketua RT dan RW se-Kecamatan Pontianak Kota. (Dok. Ist)

Faktakalbar.id, PONTIANAK — Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menegaskan pentingnya asas transparansi dan keadilan dalam proses pelaksanaan PPDB 2026 di Pontianak.

Penegasan ini disampaikan Bahasan di hadapan ratusan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) se-Kecamatan Pontianak Kota dalam agenda sosialisasi yang diselenggarakan di Aula Kantor Camat setempat pada Selasa (21/4/2026).

Baca Juga: Pemkot Pontianak Komitmen Laksanakan PPDB Objektif, Transparan dan Akuntabel

Menjelang dibukanya masa pendaftaran sekolah, Bahasan memperingatkan seluruh pemangku kepentingan agar penerimaan siswa baru dijalankan secara jujur dan bersih.

Ia menolak tegas segala bentuk kecurangan, khususnya praktik titip-menitip calon peserta didik demi memperoleh kursi di sekolah negeri.

“Saya tidak ingin ada praktik titip-menitip, baik kepada pihak sekolah maupun pemerintah. Jika ditemukan, akan kami tindak tegas,” tegasnya.

Ia berharap jalannya PPDB 2026 di Pontianak yang transparan dapat menciptakan rasa keadilan sekaligus memberikan ketenangan bagi masyarakat luas.

Lebih jauh, Bahasan menjelaskan bahwa agenda pertemuan ini tidak sekadar membahas mekanisme kebijakan penerimaan siswa baru. Kegiatan ini juga menjadi forum konsolidasi untuk merumuskan langkah strategis terkait upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui penguatan sektor pendidikan, serta menjabarkan rencana program pembangunan di sejumlah kelurahan.

Menurut Bahasan, setiap rumusan kebijakan pemerintah daerah mutlak memerlukan proses sosialisasi dan komunikasi yang efektif bersama warga. Hal ini sangat penting agar program yang dicanangkan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.

“Setiap program pemerintah tidak terlepas dari aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi dan sosialisasi menjadi hal yang sangat penting,” ujarnya.

Bahasan menambahkan, pemerintah daerah terus memegang komitmen penuh dalam memajukan kualitas sumber daya manusia, karena pendidikan merupakan kunci utama dalam mengangkat derajat kesejahteraan.