Faktakalbar.id, PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) menggelar Forum Konsultasi Publik guna menyosialisasikan program sekaligus menyusun rencana kerja tahun 2027 bersama berbagai pemangku kepentingan, Kamis (16/4/2026).
Baca Juga: Tekankan Tata Kelola Pemerintahan, Wako Pontianak Buka Penguatan SAKIP
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Amirullah, mengatakan bahwa forum yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, akademisi, hingga masyarakat ini menjadi ruang strategis untuk menyerap masukan konstruktif dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas PRKP.
“Tugas pokok dan fungsi Dinas PRKP berkaitan erat dengan penataan kawasan permukiman, salah satunya penanganan kawasan kumuh,” jelasnya saat membuka Forum Konsultasi Publik di Rumah Budaya Kampung Caping.
Berdasarkan data saat ini, Kota Pontianak memiliki sekitar 18 titik delineasi kawasan kumuh.
Namun demikian, jumlah tersebut terus mengalami tren penurunan dari waktu ke waktu berkat intervensi pemerintah.
“Penurunan ini terlihat baik dari sisi persentase maupun luas kawasan. Artinya, berbagai program dan intervensi yang dilakukan pemerintah kota telah memberikan hasil positif dalam menekan indikator kawasan kumuh,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PRKP Kota Pontianak, Derry Gunawan, memaparkan bahwa total pagu anggaran instansinya pada Tahun 2026 mencapai Rp177,57 miliar yang dialokasikan ke dalam delapan program prioritas.
