Kompetensi tersebut merujuk pada sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah, sertifikat kompetensi PPK merupakan syarat penting yang wajib dimiliki pejabat yang ditunjuk untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan.
Baca Juga:Dipicu Isu Skandal dan Minimnya Transparansi, BEM Polnep Demo Tuntut Klarifikasi Direktur
Nama Indra Yusri sebelumnya juga pernah disorot dalam pemberitaan Fakta Kalbar terkait proyek rehabilitasi WC di Jurusan Akuntansi Polnep yang diduga telah berjalan tanpa melalui mekanisme pengadaan yang jelas.
Penelusuran Fakta Kalbar tidak menemukan informasi proyek tersebut pada sistem resmi seperti LPSE maupun E-Katalog LKPP. Di lapangan, aktivitas pekerjaan terlihat sudah berlangsung dengan adanya pekerja dan material bangunan di lokasi.
Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa pekerjaan dilakukan sebelum proses administrasi pengadaan rampung.
(Dhn)
