Faktakalbar.id, PONTIANAK – Kelangkaan solar subsidi di Kalimantan Barat kian terasa dan belum teratasi. Kondisi ini akibat penyelewengan distribusi untuk kebutuhan pertambangan emas ilegal dan aktivitas tambang ilegal lainnya.
Dampaknya, masyarakat semakin sulit memperoleh solar subsidi, terutama karena selisih harga dengan solar industri kini melebar hingga sekitar Rp24 ribu per liter, seiring kenaikan harga BBM.
Baca Juga: Modus Pasok PETI, Polda Kalbar Ungkap Penimbunan 4.600 Liter Solar Ilegal di Ketapang
Beberapa jenis BBM mengalami kenaikan harga. Kondisi ini membuat ruang gerak masyarakat semakin terbatas.
Dampak utamanya terasa pada kebutuhan bahan pokok, karena biaya pengiriman logistik melonjak drastis seiring kenaikan harga BBM.
Ketua komunitas sopir truk logistik, Ali Jenggot, menilai kondisi di lapangan tidak sejalan dengan pernyataan pemerintah.
“Pemerintah bilang stok aman, tapi kenyataannya di lapangan kami justru kesulitan. Harga naik, solar subsidi makin susah dicari. Ini yang kami rasakan setiap hari,” ujarnya.
Menurut Ali, kenaikan harga BBM sangat berdampak pada sopir angkutan barang, seperti truk dan trailer. Selama ini, untuk menjaga distribusi tetap berjalan, banyak sopir terpaksa menggunakan dexlite.
“Solar subsidi memang lebih murah, tapi sulit didapat. Akhirnya kami beralih ke dexlite walaupun harganya lebih tinggi,” katanya.
Ia juga menyoroti dugaan penyelewengan distribusi solar subsidi.
“Kami menduga solar ini banyak diserap pelangsir, bahkan untuk aktivitas tambang ilegal atau dijual kembali ke perusahaan. Akibatnya, sopir harus antre berjam-jam, bahkan sampai dua sampai tiga hari,” kata Ali.
Dalam kondisi tersebut, lanjut dia, sopir hanya bisa memperoleh solar dalam jumlah terbatas, sekitar 40 hingga 80 liter. Jumlah itu jauh dari cukup untuk perjalanan distribusi logistik yang mencapai ratusan kilometer.
Baca Juga: Antam Diduga Untung Rp16,7 Miliar dari Korupsi Solar Pertamina
Akibat keterbatasan itu, banyak sopir tidak punya pilihan selain beralih ke dexlite. Namun, dengan kenaikan harga dexlite yang cukup signifikan, beban operasional semakin berat.
“Kalau kondisi seperti ini terus, distribusi logistik bisa terganggu. Sopir juga bisa memilih berhenti karena tidak sebanding dengan biaya,” ujarnya.
Sementara itu, Agus, seorang sopir truk, mengungkapkan praktik lain yang memberatkan di sejumlah SPBU. Ia menyebut pembelian BBM dalam jumlah besar tidak bisa sepenuhnya menggunakan solar subsidi.
“Kalau beli 200 liter, biasanya dipaksa campur. Misalnya 150 liter solar subsidi, 50 liter harus dexlite. Padahal harga dexlite sekarang tinggi sekali, ini sangat berpengaruh ke biaya operasional,” kata Agus.
Ia juga mengaku menemukan adanya indikasi penjualan solar subsidi di atas harga resmi.
“Ada SPBU yang jual solar subsidi sampai Rp13 ribu per liter. Ini jelas memberatkan kami,” ujarnya.
Kondisi ini memicu kekhawatiran terganggunya distribusi barang dan jasa. Jika sopir enggan mengangkut muatan karena biaya operasional tidak sebanding dengan upah, rantai pasok bisa terhambat.
