Soroti Isu Tenaga Kerja Lokal dan DOB, Bupati Ketapang Desak Perusahaan Swasta Berkontribusi

"Bupati Ketapang Alexander Wilyo mendesak perusahaan swasta memprioritaskan tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah juga tengah mengawal usulan Daerah Otonomi Baru (DOB). Bupati Ketapang Alexander Wilyo mendesak perusahaan swasta memprioritaskan tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah juga tengah mengawal usulan Daerah Otonomi Baru (DOB). "
Bupati Ketapang Alexander Wilyo mendesak perusahaan swasta memprioritaskan tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah juga tengah mengawal usulan Daerah Otonomi Baru (DOB). (Dok. HO/Faktakalbar.id)

Faktakalbar.id, KETAPANG – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral, terutama pelibatan pihak swasta, untuk menyiasati beban pembangunan daerah yang luas.

Hal tersebut disampaikannya dalam agenda silaturahmi Idulfitri 1447 Hijriah bersama jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha di Pendopo Bupati Ketapang, Jumat (17/4) malam.

Secara spesifik, Alexander menyoroti peran perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Ketapang.

Mengingat luas geografis kabupaten ini yang hampir menyamai luas Provinsi Jawa Barat, ia menilai pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah.

Baca Juga: Gagalkan Transaksi Sabu di Air Upas Ketapang, Polisi Ringkus Dua Pelaku

Pihaknya telah mengeluarkan instruksi tegas agar sektor swasta mengambil peran aktif dalam menekan angka kemiskinan dengan cara memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal.

“Saya minta perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Jika masyarakat kita belum siap, maka harus dibina dan dilatih hingga siap bekerja,” tegas Alexander di hadapan para tamu undangan.

Selain isu ketenagakerjaan, upaya pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi ke wilayah pedalaman juga terus didorong melalui usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Alexander mengonfirmasi bahwa proses pemekaran tersebut saat ini telah mengantongi persetujuan dari DPRD serta Gubernur Kalimantan Barat, dan sedang dalam tahap kajian di tingkat pemerintah pusat.