Tuntaskan Tahun Pertama, Program KREASI Ketapang Soroti Sinergi Peningkatan Mutu Pendidik

"Program KREASI Ketapang tuntaskan tahun pertama dengan target 100 persen. Simak ulasan mengenai sinergi peningkatan mutu guru dan dukungan anggaran pendidikan."
Program KREASI Ketapang tuntaskan tahun pertama dengan target 100 persen. Simak ulasan mengenai sinergi peningkatan mutu guru dan dukungan anggaran pendidikan. (Dok. HO/Faktakalbar.id)

Faktakalbar.id, KETAPANG — Implementasi tahun pertama Program Kolaborasi untuk Edukasi Anak Indonesia (KREASI) di Kabupaten Ketapang periode Maret 2025 hingga Maret 2026 mencatatkan capaian target 100 persen.

Keberhasilan ini dinilai sebagai bukti efektivitas sinergi antara lembaga pelaksana dengan kebijakan strategis pemerintah daerah setempat.

Advocacy Officer KREASI Ketapang, Syarif Rizal, mengungkapkan bahwa konsistensi dukungan dari Bupati Alexander Wilyo dan Wakil Bupati Jamhuri Amir menjadi faktor krusial di balik kelancaran program yang menyasar kualitas guru dan kepala sekolah tersebut.

“Selain dari proses dan perencanaan program yang matang, terukur, dan profesional, peran aktif pemerintah daerah menjadi kunci utama keberhasilan program ini,” ujar Syarif Rizal, Sabtu (4/4/2026).

Baca Juga: Buru Pelaku Pembakaran Rumah di Air Upas, Polres Ketapang Terbitkan DPO Atas Nama Jaka

Program yang direncanakan berlangsung hingga tahun 2028 ini menitikberatkan pada intervensi peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

Rizal menekankan bahwa visi kepemimpinan daerah yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas memberikan ruang gerak yang luas bagi keberhasilan Program KREASI.

“Kami mengapresiasi kepemimpinan Bapak Bupati Alexander Wilyo dan Bapak Wakil Bupati Jamhuri Amir, sehingga Program KREASI mampu memberikan manfaat nyata, baik dalam peningkatan kompetensi guru maupun perbaikan kualitas kepala sekolah yang menjadi fokus intervensi program,” jelasnya.

Komitmen tersebut terlihat dari alokasi anggaran pendidikan di Ketapang yang menyentuh angka 28 persen. Angka ini melampaui aturan mandatory spending nasional yang sebesar 20 persen, sebuah langkah berani di tengah tren efisiensi anggaran pusat.