Faktakalbar.id, KALIMANTAN BARAT – Aliansi Generasi Muda Dayak Bersatu Kalimantan Barat memberi ultimatum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menuntut kejelasan status hukum dugaan korupsi proyek jalan Sebukit Rama–Sederam di Kabupaten Mempawah yang menyeret nama Ria Norsan.
Perwakilan Aliansi, Deo, menyampaikan tuntutan ini saat berdiskusi bersama pemuda daerah di Pontianak pada Senin (11/5/2026). Deo menegaskan masyarakat Kalimantan Barat menolak polemik hukum yang menggantung.
Menurutnya, ketidakjelasan status hukum tersebut memicu kegaduhan dan menghambat percepatan pembangunan daerah.
Baca Juga: Koruptor Termuda Kini Berusia 22 Tahun, KPK Sasar Pelajar Lewat Film Antikorupsi
“Oleh karena itu jangan obok-obok Kalimantan Barat. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Jangan ada dusta di antara kita,” tegas Deo.
Aliansi ini mendesak KPK membuka status perkara tersebut secara transparan. Mereka menilai sikap KPK yang tidak tegas berpotensi mengganggu kondusivitas wilayah Kalimantan Barat.
“Kami minta KPK RI jangan abu-abu, sampaikan ke publik, sampaikan kepada kami sejujur-jujurnya. Sampaikan perkembangan dengan transparan, profesional, dan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi,” lanjutnya.
Deo juga menyatakan KPK harus segera menghentikan proses hukum jika dugaan korupsi terhadap Ria Norsan tidak terbukti. Langkah ini mereka anggap perlu untuk menghentikan simpang siur informasi di masyarakat.
