BNPB Tinjau Infrastruktur Rusak Akibat Bencana di Padang Pariaman

Ruas jalan terdampak bencana banjir di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat pada Kamis (8/5). Sumber Foto: Pusdatinkom BNPB.
Ruas jalan terdampak bencana banjir di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat pada Kamis (8/5). Sumber Foto: Pusdatinkom BNPB.

Faktakalbar.id, NASIONAL – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, Kamis (8/5). Ia meninjau langsung sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi basah, khususnya di Kecamatan Batang Anai dan Lubuk Alung.

Kunjungan pertama dilakukan ke Jembatan dan ruas Jalan Sikuliek, Kecamatan Batang Anai. Jembatan ini mengalami kerusakan sejak empat tahun lalu dan hingga kini hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua dan pejalan kaki.

“Hari ini meninjau jembatan Sikuliek yang sudah empat tahun rusak. Masyarakat terganggu karena kerusakan dan hanya bisa dilewati kendaraan roda dua dan pejalan kaki,” ujar Suharyanto di lokasi.

BNPB akan membantu perbaikan infrastruktur tersebut melalui skema anggaran hibah rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia menyebut bahwa pemerintah pusat telah menyetujui skema pendanaan ini dan saat ini hanya tinggal menunggu proposal dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

“Pemerintah bersepakat memperoleh anggaran hibah rehabilitasi dan rekonstruksi, tinggal menunggu proposal dari Bupati dan harapannya awal tahun 2026 sudah dapat diperbaiki,” jelasnya.

Baca Juga: Banjir dan Karhutla Terjadi di Beberapa Wilayah Indonesia, BNPB Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kesiapsiagaan

Setelah dari Sikuliek, Kepala BNPB bersama Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, melanjutkan kunjungan ke Jembatan Sikabu di Kecamatan Lubuk Alung. Jembatan ini sebelumnya telah dibangun kembali pada tahun 2020 menggunakan dana hibah dari BNPB, namun kembali rusak akibat bencana pada tahun 2023.

“Jembatan Sikabu tahun 2020 sudah pernah dibangun melalui anggaran BNPB, tetapi terkena bencana lagi jadi sebagian jembatan tidak bisa digunakan,” tambah Suharyanto.

Menanggapi kerusakan ini, BNPB akan kembali berkoordinasi dengan instansi terkait guna mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat.

“Akan kami bicarakan dan kami cari solusi yang terbaik,” tegas Suharyanto.

Ia juga menegaskan bahwa meskipun bencana terjadi di masa lalu, pemerintah pusat masih memiliki skema untuk membantu daerah dalam penanganan pascabencana.

Baca Juga: BNPB Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca di Riau untuk Antisipasi Karhutla

“Penanganan bencana ini bukan saja terjadi saat bencana, tapi pascanya pun pemda dan BNPB bekerja sama untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi, salah satu konsep adalah adanya anggaran hibah rehabilitasi dan rekonstruksi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Suharyanto menjelaskan mekanisme bantuan dana tersebut.

“Proposal diajukan oleh pemda kepada BNPB dan BNPB akan mengajukan kepada Kementerian Keuangan. Itu salah satu upaya pemerintah pusat membantu daerah karena kemampuan daerah dalam hal anggaran terbatas,” tutupnya.

Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id

advertisements