“Setelah itu proses lelang, dan biasanya, biasanya ini, ya selalu saya enggak tahu detailnya, biasanya itu harganya lebih murah daripada harga perkiraan sendiri, dan tentu pada saat menentukan harga perkiraan sendiri itu ada survei di lapangan, meskipun melihat e-katalog, melihat e-commerce, juga meminta pendapat ahli,” jelasnya.
Pedoman dari KPK untuk Kinerja Bersih
Kunjungan ini disebut Gus Ipul sebagai langkah preventif agar program strategis nasional seperti Sekolah Rakyat tidak ternoda oleh praktik korupsi.
Kemensos menyatakan kesiapannya untuk menjadikan hasil pemantauan KPK sebagai pedoman perbaikan kinerja di masa depan.
Kemensos saat ini tengah menunggu hasil evaluasi menyeluruh dari lembaga antirasuah tersebut sebelum memulai proses pengadaan barang dan jasa untuk sisa tahun anggaran 2026.
“Kami sungguh-sungguh menunggu hasil evaluasi yang nanti akan dilakukan oleh KPK yang masih memerlukan beberapa waktu ke depan dan hasil evaluasi, hasil monitoring yang dilakukan oleh KPK akan kami jadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja kami di masa yang akan datang,” pungkas Gus Ipul.
Langkah konsultasi ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas Kemensos dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat agar tepat sasaran dan tepat nilai.
Baca Juga: KPK Periksa Dua PPK Kemenhub Terkait Kasus Suap Proyek DJKA di Jatim
