Faktakalbar.id, PONTIANAK — Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan turun langsung menemui massa pengunjuk rasa di lingkungan Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Senin (27/4/2026).
Kehadiran pimpinan daerah ini bertujuan untuk memberikan klarifikasi terbuka dan meredam ketegangan terkait sejumlah isu krusial yang disuarakan mahasiswa, di mana salah satu tuntutan utama menyoroti penanganan konflik sosial di Air Upas.
Baca Juga: 37 Rentetan Teror di Air Upas Tak Tuntas, FOMDA Kalbar Curiga Ada Pihak yang Dilindungi
Dalam dialog tatap muka bersama perwakilan demonstran tersebut, Ria Norsan secara tegas menjelaskan akar permasalahan dari insiden yang terjadi di wilayah Kabupaten Ketapang tersebut.
Menurutnya, peristiwa itu bukanlah murni konflik antarwarga biasa, melainkan dampak dari masalah persaingan usaha yang memicu kecemburuan sosial dan berujung pada aksi adu domba di tengah masyarakat setempat.
“Ini adalah masalah ketertiban di masyarakat yang berkaitan dengan dunia usaha. Kita harus hati-hati menanganinya karena melibatkan masyarakat kita sendiri. Jangan sampai mudah diadu domba,” ujar Gubernur di hadapan massa aksi.
Terkait insiden pembakaran fasilitas gudang di wilayah tersebut, Gubernur menambahkan sebuah fakta baru di lapangan.
Ia menyebutkan bahwa pascainsiden pembakaran gudang tersebut, justru terjadi penurunan angka kasus pencurian buah sawit secara signifikan di wilayah sekitar.
Meski demikian, pemerintah provinsi menegaskan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum harus diproses secara adil. Saat ini, penanganan konflik sosial di Air Upas telah sepenuhnya diserahkan dan ditangani oleh pihak Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat untuk proses hukum lebih lanjut.
Pihak kepolisian dilaporkan telah menahan dua orang terduga pelaku yang terbukti terlibat, sementara satu orang terduga pelaku lainnya yang berinisial J masih dalam status buron dan terus diburu oleh aparat penegak hukum.
