Faktakalbar.id, KETAPANG – Kesenjangan akses energi masih menjadi pekerjaan rumah besar di Kabupaten Ketapang.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 47 desa yang tersebar di berbagai kecamatan masih belum menikmati aliran listrik dari negara.
Desa-desa yang masih gelap gulita tersebut berada di wilayah Kecamatan Simpang Hulu, Simpang Dua, Sungai Laur, Hulu Sungai, Nanga Tayap, Tumbang Titi, Marau, Singkup, Jelai Hulu, Manis Mata, hingga Kecamatan Kendawangan.
Baca Juga: Bupati Usulkan Perbaikan 9 Ruas Jalan Provinsi di Ketapang kepada Gubernur Kalbar
Menyikapi kondisi ini, Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, mengambil langkah tegas. Ia mendesak pemerintah pusat melalui PT PLN (Persero), Kementerian BUMN, dan Kementerian ESDM untuk segera menjalankan kewajibannya dalam mempercepat pembangunan jaringan listrik di 47 desa tersebut.
Desakan ini bahkan disampaikan Bupati secara terbuka melalui unggahan video yang kini viral di berbagai platform media sosial.
Dalam video tersebut, Alex meminta perhatian khusus dari pemangku kebijakan di pusat terhadap kondisi Kabupaten Ketapang.
Alex mengakui, situasi efisiensi anggaran saat ini menjadi tantangan berat dalam pembangunan daerah. Terlebih, urusan kelistrikan bukanlah kewenangan langsung pemerintah daerah, melainkan ranah pemerintah pusat.
“Kita minta di tengah pemotongan anggaran, pemerintah pusat melalui pihak Dirut PLN, Menteri BUMN, Menteri ESDM agar mempercepat pembangunan jaringan listrik di 47 desa ini. Silakan siapapun yang akan bekerja, yang penting kami minta Ketapang mendapat pembangunannya,” tegas Alexander Wilyo.
Selain seruan publik, Alex juga telah melayangkan surat resmi kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) di Jakarta. Surat ini merupakan tindak lanjut dari rapat pengembangan kelistrikan yang digelar bersama jajaran PLN pada 19 Juni 2025 lalu.
Dalam suratnya, Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk mewujudkan Rasio Desa Berlistrik (RDB) mencapai 100 persen pada tahun 2029.
Baca Juga: Bupati Ketapang: Kunjungan Gubernur Kalbar Perkuat Sinergi dan Semangat Kolaborasi Pembangunan
Namun, target ini mustahil tercapai tanpa percepatan pembangunan jaringan listrik dari pihak PLN, mengingat banyaknya desa yang masih dalam daftar tunggu.
“Kami memohon dukungan percepatan pelaksanaan pembangunan jaringan listrik desa agar target elektrifikasi 100 persen pada tahun 2029 dapat tercapai,” harapnya.
Tembusan surat permohonan tersebut juga dikirimkan kepada sejumlah kementerian terkait, DPR RI, DPD RI, Gubernur Kalimantan Barat, serta jajaran PLN regional sebagai upaya koordinasi lintas sektor.
“Meski bukan kewenangan Pemda, tapi Pemda tidak hanya diam. Kita terus bergerak, berikhtiar mendorong percepatan pembangunan. Kenapa ini saya lakukan? Selain sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat, ini juga agar masyarakat memahami kalau tidak semua pembangunan di daerah merupakan kewenangan Pemda,” jelas Alex.
Menanggapi desakan tersebut, Manager PLN UP3 Ketapang, Ibrani, memberikan klarifikasi terkait kewenangan teknis.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan jaringan listrik desa (Lisdes) bukan berada di bawah kendali PLN UP3 Ketapang, melainkan tanggung jawab PLN UP2K Khatulistiwa yang berkedudukan di Kubu Raya.
Ibrani menyebutkan bahwa sesuai mekanisme, pendanaan pembangunan jaringan listrik desa bersumber dari anggaran negara yang dikelola oleh unit khusus tersebut.
Baca Juga: Propemperda Ketapang 2026 Resmi Ditetapkan, Pajak dan Penertiban Koperasi Jadi Fokus Pembahasan
Meski demikian, pihaknya telah memiliki peta jalan (roadmap) pengembangan kelistrikan hingga tahun 2029 hasil pertemuan dengan Pemkab Ketapang.
“Untuk informasi detail mengenai jadwal pembangunan dan progres jaringan listrik desa berada di PLN UP2K Khatulistiwa. PLN UP3 Ketapang siap menjembatani dan memfasilitasi komunikasi apabila diperlukan,” ujar Ibrani.
(*Red)
