Purbaya mengibaratkan pengelolaan negara layaknya sebuah korporasi besar yang membutuhkan modal untuk berkembang.
Ia menilai kapasitas ekonomi Indonesia saat ini masih sangat mampu untuk menopang beban utang tersebut.
“Utang itu seperti kalau satu perusahaan mau mengembangkan usahanya, dia bisa utang. Tapi perusahaan yang kecil atau perusahaan yang besar beda kemampuannya,” jelas Purbaya.
Baca Juga: APBN di Tepi Jurang, Kinerja Purbaya Mulai Dipertanyakan
“Kalau satu perusahaan untungnya cuma Rp1 juta, dia utang Rp1 juta, sudah kesusahan. Tapi kalau perusahaan yang untungnya Rp100 juta, utang Rp1 juta enggak apa-apa. Makanya dibagi *ratio debt to GDP*.”
Struktur Utang yang Didominasi SBN
Pemerintah mengklaim pengelolaan utang dilakukan secara terukur.
Dari total Rp9.920,42 triliun tersebut, mayoritas atau sekitar 87,22% (Rp8.652,89 triliun) berbentuk Surat Berharga Negara (SBN), sementara sisanya sebesar 12,78% (Rp1.267,52 triliun) berasal dari pinjaman.
Kemenkeu menekankan bahwa ketergantungan pada SBN menunjukkan kepercayaan pasar domestik yang kuat dan kemandirian pembiayaan.
Di akhir pernyataannya, Purbaya menyayangkan pandangan publik yang sering kali hanya menyoroti sisi negatif tanpa melihat data pembanding.
“Jadi kalau dilihat dari itu, harusnya Anda muji-muji kita. Cuma enggak pernah kan? Kenapa Anda lihat dari sisi negatif terus? Lihat sisi komparatif,” pungkasnya.
Baca Juga: Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kalbar Tembus Enam Persen Menjadi Tertinggi di Pulau Kalimantan
