“Kami mendukung setiap kebijakan negara yang berpihak kepada rakyat, tetapi juga berkewajiban mengingatkan ketika kekuasaan mulai menjauh dari nilai keadilan sosial, demokrasi, dan kedaulatan rakyat,” tegas Puan di hadapan ribuan kader.
Namun, pilihan diksi “penyeimbang” alih-alih “oposisi” dinilai membuka ruang interpretasi yang luas.
Sikap ini menempatkan PDI-P pada posisi “jalan tengah”; di satu sisi tidak terikat koalisi pemerintah, namun di sisi lain tidak menutup pintu untuk mendukung kebijakan penguasa.
Strategi ini berpotensi membuat fungsi check and balances menjadi tidak maksimal jika standar “kebijakan yang berpihak pada rakyat” ditafsirkan secara fleksibel sesuai kepentingan politik praktis.
Puan menjabarkan tiga tujuan utama PDI-P sebagai penyeimbang: menjaga pemerintahan sesuai konstitusi, memastikan pembangunan nasional berjalan, dan membangun relasi politik strategis.
“Apakah karena kita tidak menjadi pemerintah, pembangunan harus berhenti? Tentu saja tidak!” ujar Puan.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa PDI-P tidak akan menjegal program pemerintah secara membabi buta.
Kendati demikian, publik menanti pembuktian apakah sikap “tidak pasif” yang digadang-gadang Puan akan benar-benar bertaring saat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang kontroversial, atau hanya sekadar retorika politik untuk menjaga stabilitas hubungan antar-elit.
Menutup orasinya, Puan kembali membawa narasi ideologis Bung Karno sebagai panduan partai.
Namun, ujian sesungguhnya bagi PDI-P bukan pada pidato di atas panggung, melainkan konsistensi mereka di parlemen saat berhadapan dengan dominasi koalisi pemerintah yang gemuk.
Baca Juga: DPRD Pati Tolak Pemakzulan Bupati Sudewo, Hanya Fraksi PDIP yang Mendukung
(Mira)
