Faktakalbar.id, PONTIANAK – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago meninjau lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Lian Asa Borneo di Jalan Suwignyo, Kota Pontianak, Kamis (16/4/2026).
Kunjungan yang didampingi langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat ini bertujuan untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung gizi nasional serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.
Baca Juga: Menko Polkam Instruksikan Tindak Tegas Pembakar Lahan dan Serahkan Bantuan Rp3,9 Miliar
Dalam peninjauan tersebut, Djamari Chaniago menekankan bahwa menjaga standar kualitas dapur merupakan syarat mutlak guna menjamin keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, pelayanan pemenuhan gizi di Pontianak memiliki spektrum dampak yang luas, mulai dari perbaikan indikator kesehatan siswa hingga penguatan sirkulasi ekonomi di tingkat lokal.
Menko Polkam memberikan apresiasi terhadap kesiapan teknis operasional SPPG yang dinilai sudah memenuhi kriteria kesehatan.
Ia secara khusus menyoroti keberadaan instalasi penjernihan air dan sistem pengelolaan limbah yang mumpuni. Hal ini dianggap krusial mengingat fasilitas tersebut beroperasi di tengah kawasan pemukiman padat penduduk.
“Saya melihat SPPG ini sudah memenuhi standar kesehatan, memiliki instalasi penjernihan air, serta pengelolaan limbah yang baik. Hal ini sangat krusial karena berada di kawasan pemukiman. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi lingkungan sekitar,” ujar Djamari Chaniago saat memberikan keterangan di lokasi.
Selain aspek fasilitas, Djamari menyampaikan terima kasih kepada pengelola yayasan dan para investor yang telah menginisiasi pembangunan fasilitas tersebut.
Ia menegaskan bahwa operasional pelayanan pemenuhan gizi di Pontianak adalah langkah strategis jangka panjang untuk masa depan bangsa dan bukan sekadar urusan bisnis semata.
Ia juga memotivasi staf SPPG agar tidak lelah mengabdi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada anak-anak.
Senada dengan hal tersebut, Gubernur Kalimantan Barat yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Kalbar menegaskan kualitas dapur adalah pilar utama yang tidak boleh dikompromikan.
