Faktakalbar.id, KAYONG UTARA — Pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kayong Utara memicu polemik setelah empat unit dapur produksi dilaporkan berhenti beroperasi.
Penghentian ini diduga kuat akibat kelalaian manajerial di tingkat Koordinator Wilayah (Korwil), yang berdampak langsung pada terhentinya distribusi asupan gizi bagi ribuan siswa di sejumlah titik.
Kondisi ini memantik kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mantan Ketua BEM Fisipol Universitas Tanjungpura (Untan) sekaligus mantan Ketua Forum Mahasiswa Simpang Hilir (Formasi), Dian Saputra.
Ia menilai penutupan dapur tersebut merupakan bentuk ketidaksiapan koordinasi yang merugikan hak-hak pelajar.
Baca Juga: Anggaran Kementerian Dipangkas, Pemerintah Pastikan Program MBG dan Bansos Tetap Aman
“Penutupan empat dapur produksi ini adalah bukti nyata adanya ketidaksiapan dan kelalaian dalam manajemen wilayah. Korwil seharusnya menjadi jembatan solusi, bukan justru membiarkan kendala administratif atau logistik berujung pada penghentian program secara sepihak,” tegas Dian Saputra, Sabtu (4/4/2026).
Dian menekankan bahwa program strategis nasional seperti MBG memerlukan kepemimpinan yang responsif, terutama untuk wilayah dengan tantangan geografis seperti Kayong Utara. Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen di tingkat kabupaten.
