Faktakalbar.id, PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mulai mematangkan rencana penerapan layanan angkutan massal berbasis jalan dengan skema Buy The Service (BTS).
Langkah ini diambil sebagai solusi konkret untuk mengurai kemacetan serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan pribadi di wilayah perkotaan.
Baca Juga: Pikat Investor Masuk, Pemkot Pontianak Jamin Kemudahan Izin Usaha Berjalan Iringan dengan Pengawasan
Rencana strategis tersebut dibahas mendalam dalam kegiatan Konsultasi Publik Persiapan Layanan Angkutan Massal Berbasis Jalan yang digelar di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (18/12/2025).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Amirullah, menegaskan bahwa sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan di Kalimantan Barat, Pontianak membutuhkan sistem transportasi yang tidak hanya lancar, tetapi juga berkelanjutan dengan konsep green mobility.
“Transportasi menjadi urat nadi pergerakan ekonomi dan sosial masyarakat. Kota Pontianak harus memiliki sistem transportasi publik yang tidak hanya lancar dan aman, tetapi juga ramah lingkungan,” ujar Amirullah.
Skema BTS: Operator Dibayar Berdasarkan Kinerja
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak, Yuli Trisna Ibrahim, menjelaskan bahwa skema BTS merupakan kebijakan nasional untuk meningkatkan standar layanan angkutan umum.
Dalam skema ini, pemerintah membeli layanan dari operator, sehingga kepastian standar pelayanan bisa terjamin tanpa membebani operator dengan setoran.
Baca Juga: Pikat Investor Masuk, Pemkot Pontianak Jamin Kemudahan Izin Usaha Berjalan Iringan dengan Pengawasan
“Melalui skema Buy The Service, pemerintah berperan sebagai penyedia layanan, sementara operator dibayar berdasarkan kinerja layanan. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan angkutan umum yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkeselamatan,” jelas Yuli Trisna.
Tata Ulang Trayek Angkutan
Dishub juga menyoroti tantangan menurunnya minat masyarakat pada angkutan umum konvensional akibat maraknya transportasi daring.
Oleh karena itu, penataan ulang jaringan trayek (rerouting) menjadi krusial agar sesuai dengan pola pergerakan warga saat ini.
“Peninjauan ulang jaringan trayek angkutan kota menjadi sangat penting agar sesuai dengan pola pergerakan masyarakat, tata guna lahan, serta jaringan jalan yang ada,” tambahnya.
Penyusunan Dokumen Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) ini diharapkan menjadi landasan kuat agar implementasi angkutan massal modern di Pontianak dapat berjalan efektif dan terorganisir.
(ra)
