Tahap Pertama Cair, Dana Stimulan di Tapanuli Tengah Sentuh Rp31,2 Miliar

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (baju rompi hijau) menyerahkan dana stimulan perbaikan rumah secara simbolis kepada warga terdampak bencana hidrometeorologi basah akibat Siklon Senyar di Gedung GOR Pandan, Sibolga, Tapanuli Tengah, Selasa (21/4).
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (baju rompi hijau) menyerahkan dana stimulan perbaikan rumah secara simbolis kepada warga terdampak bencana hidrometeorologi basah akibat Siklon Senyar di Gedung GOR Pandan, Sibolga, Tapanuli Tengah, Selasa (21/4). (Dok. HO/Faktakalbar.id)

Faktakalbar.id, TAPANULI TENGAH — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai mendistribusikan penyaluran dana stimulan di Tapanuli Tengah bagi warga yang terdampak langsung oleh bencana hidrometeorologi Siklon Senyar.

Proses penyerahan bantuan fase tahap pertama senilai Rp31,2 miliar ini dipimpin langsung oleh Kepala BNPB, Suharyanto, dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatra Utara, pada Selasa (21/6/2026).

Baca Juga: BNPB Salurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu untuk Korban Bencana di Tapanuli Utara

Alokasi dana stimulan di Tapanuli Tengah pada tahap pertama ini secara khusus diperuntukkan bagi masyarakat yang menderita kerugian materiel berupa kerusakan rumah dalam kategori ringan dan sedang akibat hantaman siklon pada November 2025 lalu.

“Tapanuli Tengah, ini baru tahap yang pertama. Tadi telah kita salurkan bantuan senilai Rp31,2 miliar rupiah. Dana ini diperuntukkan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan dan sedang,” jelas Suharyanto dalam keterangannya.

Dari total besaran dana Rp31,2 miliar tersebut, pemerintah merincikan bahwa sebanyak Rp16,7 miliar disalurkan kepada 1.098 Kepala Keluarga (KK) yang kondisi rumahnya mengalami rusak ringan.

Sementara itu, sisa dana sebesar Rp14,7 miliar dialokasikan untuk 493 KK yang tempat tinggalnya masuk dalam kategori rusak sedang.

Lebih lanjut, Suharyanto menegaskan bahwa proses penyaluran dana tidak akan berhenti hanya pada tahap pertama.

Ia mendesak jajaran pemerintah daerah setempat untuk bergerak lebih cepat dalam memperbarui dan mengirimkan data warga terdampak yang hingga saat ini belum terakomodasi dalam sistem pusat.

Guna mencegah hambatan birokrasi, Suharyanto memastikan bahwa pihak BNPB akan terus memberikan pendampingan melekat di setiap kabupaten dan kota.