Faktakalbar.id, NASIONAL – Wacana mengenai reposisi lembaga kepolisian yang kembali mencuat belakangan ini mendapat respon serius dari berbagai elemen masyarakat di Kalimantan Barat.
Sejumlah akademisi dan tokoh adat secara tegas menyatakan dukungan agar posisi Polri di bawah Presiden tetap dipertahankan, karena dinilai sebagai format terbaik dan paling relevan dengan kondisi Indonesia saat ini.
Baca Juga: Buka Musda ke-V, Wakapolda Kalbar Minta KBPP Polri Jadi Organisasi Solid dan Modern
Para tokoh menilai sistem komando langsung di bawah kepala negara telah memberikan ruang bagi kepolisian untuk bekerja profesional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Pandangan Akademisi
Rektor Universitas PGRI Pontianak, Muhammad Firdaus, memberikan perspektif akademis terkait isu ini. Menurutnya, tata kelola yang ada saat ini sudah memiliki legitimasi yang kuat.
“Struktur Polri di bawah Presiden merupakan bagian penting dari tata kelola yang terstruktur dan sesuai konstitusi. Ini memastikan bahwa penegakan hukum memiliki legitimasi kuat dan tidak terfragmentasi oleh kepentingan sektoral di bawah kementerian tertentu,” ujar Firdaus.
Dukungan senada disampaikan oleh Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalbar, Arief Sukino.
Ia menilai perubahan struktur justru berpotensi menghambat kinerja strategis keamanan negara.
