Faktakalbar.id, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi menegaskan tidak akan mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat tiga oknum jaksa di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan.
Pihak Kejagung memastikan proses hukum kasus tersebut tetap berada di bawah wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga: KPK Ungkap Aliran Dana Korupsi Pejabat Kejari Hulu Sungai Utara, Total Capai Miliaran Rupiah
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa instansinya mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.
Dukungan ini diberikan menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap sejumlah jaksa di wilayah tersebut.
“Tidak ada pengambilalihan. Kami mendukung dan silakan KPK menangani sesuai dengan proses hukum yang berlaku,” kata Anang, Minggu (21/12/2025).
Komitmen Bersih-Bersih Institusi
Menurut Anang, langkah tegas KPK justru diapresiasi karena dinilai membantu upaya internal Korps Adhyaksa dalam membersihkan institusi dari oknum-oknum bermasalah.
Ia menekankan bahwa pimpinan Kejaksaan Agung selama ini telah berulang kali memperingatkan jajarannya untuk menjaga integritas dan menjauhi praktik pemerasan.
“Jaksa Agung sudah sangat tegas mengingatkan agar tidak bermain-main dengan perkara. Jika masih ada yang nekat melakukan perbuatan tercela, tidak akan ada perlindungan,” tegasnya.
Pihaknya memastikan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi terberat, mulai dari pemecatan hingga proses pidana bagi jaksa yang terbukti bersalah.
