Di dalam kawasan konservasi tersebut, petugas menemukan tiga lubang bekas tambang yang telah ditinggalkan tanpa aktivitas berlangsung.
Kepala Balai Gakkumhut Jabalnusra, Aswin Bangun, menyampaikan bahwa aktivitas serupa pernah ditindak bersama BKSDA NTB dan Polda NTB pada 2018.
Ia menegaskan pihaknya kini menyiapkan langkah penegakan hukum dan memperkuat koordinasi lintas instansi.
“Kami sedang menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum dan memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk tokoh-tokoh masyarakat setempat. Tahun-tahun sebelumnya kami sudah lakukan operasi penertiban dan penegakan hukum, namun aktivitas penambangan ilegal kembali terjadi,” ujarnya.
Aswin menambahkan pentingnya upaya bersama agar penambangan ilegal dapat ditertibkan.
Baca Juga: Data Mengejutkan Bareskrim: 1.517 Titik PETI Tersebar, Mayoritas ‘Dibekingi Oknum’
“Perlu langkah-langkah solutif dan kolaboratif melibatkan seluruh pihak termasuk tokoh-tokoh masyarakat agar permasalahan penambangan ilegal dapat ditertibkan dan tidak menimbulkan kerugian negara dan kerugian lingkungan,” katanya.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengapresiasi dukungan KPK dalam pengungkapan kasus tersebut.
“Pertambangan tanpa izin dilarang keras, terlebih jika memasuki atau berdampak pada kawasan hutan dan kawasan konservasi. Kami menerapkan instrumen administratif, perdata, dan pidana sesuai aturan. Pelaku wajib menghentikan kegiatan, memulihkan lingkungan, dan bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan,” ujarnya.
Dwi juga menjelaskan, untuk wilayah di luar kawasan hutan atau APL, Ditjen Gakkumhut memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi teknis pertambangan agar penanganan dilakukan secara komprehensif.
“Untuk lokasi di APL, kami memperkuat sinkronisasi kewenangan dengan pemerintah daerah dan instansi teknis agar penanganan komprehensif—dari penertiban, kepatuhan perizinan, hingga pemulihan lahan,” tambahnya.
(ra)
