Selain itu, mereka juga menuntut dihilangkannya diskriminasi pajak bagi perempuan yang sudah menikah.
Tiga tuntutan lainnya menyasar ranah legislasi dan pemberantasan korupsi, yaitu: pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa kerangka Omnibus Law, pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi, dan revisi RUU Pemilu untuk merancang ulang sistem Pemilu pada 2029.
Mengantisipasi aksi buruh 28 Agustus ini, aparat gabungan telah mempersiapkan skema pengamanan yang ketat.
Sebanyak 4.531 personel gabungan dari berbagai unsur dikerahkan untuk menjaga ketertiban.
“Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, pada Rabu (27/8).
Personel tersebut merupakan gabungan dari Polda Metro Jaya, unsur TNI AD, Marinir, Brimob, Kodim, Satpol PP, hingga Dinas Perhubungan, yang disiagakan di sekitar kompleks parlemen.
Baca Juga: Demo di DPRD Kalbar: Dua Polisi Terluka, Puluhan Peserta Diamankan
(*Red)
