JAKARTA – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyatakan dukungannya terhadap rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengembalikan Ujian Nasional (UN) mulai tahun ajaran 2025/2026. Dukungan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PGRI, Dudung Abdul Qadir, dengan beberapa catatan penting terkait pelaksanaan dan manfaat dari UN.
“Kami pengurus pusat PGRI berpandangan UN merupakan mekanisme untuk mengetahui keberhasilan pendidikan di setiap satuan pendidikan dan individu siswa. Dengan adanya UN, guru dan sekolah lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas layanan di sekolah,” ujar Dudung, Rabu (1/1/2025).
Dudung menjelaskan bahwa penghapusan UN sejak 2021 yang digantikan oleh asesmen nasional dianggap belum mampu memberikan gambaran utuh terkait capaian siswa. Ia juga menyebutkan bahwa survei asesmen nasional yang digunakan selama ini belum sepenuhnya valid dan menyeluruh.
Meski mendukung, Dudung menekankan bahwa UN tidak boleh menjadi penentu kelulusan siswa secara mutlak. Ia menyarankan agar mata pelajaran yang diujikan bisa disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Selain itu, UN diharapkan menjadi alat untuk memetakan kualitas pendidikan di berbagai daerah guna membantu pemerintah dalam mengevaluasi kekurangan.
“Jangan sampai UN kembali menjadi momok yang menakutkan bagi siswa, guru, dan orang tua. Pelaksanaannya harus dibuat lebih membahagiakan dan menggembirakan,” tambah Dudung.
