“Semua OPD ada catatannya masing-masing. Misalnya dinas pekerjaan umum terkait jalan dan masalah genangan, badan pendapatan daerah terkait peningkatan pendapatan, kemudian persoalan lingkungan, hingga pendidikan. Semuanya akan kita pelajari dan tindak lanjuti secara serius,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Yoggy Perdana Putra, menjelaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan oleh lembaganya merupakan hasil konklusi dari serangkaian rapat yang melibatkan para pakar dan akademisi.
Ia turut memberikan penekanan pada beberapa persoalan krusial di luar pengadaan lahan makam yang membutuhkan perhatian segera dari pihak eksekutif.
“Ada beberapa poin penting yang kami garis bawahi, terutama dalam hal optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah. Selain itu, kami juga menekan masalah penanganan genangan air serta pemeliharaan pohon-pohon yang sudah tua di sejumlah ruas jalan demi keselamatan warga,” pungkasnya.
(FR)
