Baca Juga: Soroti Anak Putus Sekolah, Kajati Kalbar Peringatkan Potensi Ancaman Hukum di Masa Depan
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Kalbar, Bambang Suharyono, menambahkan bahwa sosialisasi masif di tingkat akar rumput sangat mutlak diperlukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menuntaskan wajib belajar.
”Polri melalui Bhabinkamtibmas akan ikut berperan aktif di tingkat desa untuk memantau dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami ingin memastikan tidak ada lagi stigma negatif atau kendala sosial yang menghalangi anak untuk bersekolah. Sinergi antara Pemprov, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan lainnya adalah kunci untuk mewujudkan Kalimantan Barat yang maju dan sejahtera,” tegas Bambang.
Selain komitmen antarinstansi, rapat koordinasi ini juga merumuskan beberapa poin krusial secara teknis.
Poin tersebut meliputi sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan data kependudukan guna memastikan intervensi langsung berdasarkan nama dan alamat (by name by address).
Pemerintah juga sepakat melakukan penguatan program pendidikan kesetaraan seperti Kejar Paket A, B, dan C bagi anak-anak yang terhalang kondisi geografis.
Guna menjamin keberlanjutan program, pemerintah daerah akan membentuk sistem evaluasi lintas sektoral untuk memastikan transparansi dan efektivitas penurunan angka anak putus sekolah di lapangan.
(*Red)
