“Ini menunjukkan bahwa kerja kolaboratif yang terkoordinasi mampu menekan angka kebakaran. Kita harus terus mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini,” ungkapnya.
Ia juga mendorong kepala daerah segera merilis status darurat agar akses bantuan dari pusat terbuka lebar.
“Dukungan APBN untuk penanggulangan karhutla tidak terbatas. Yang penting, status siaga segera ditetapkan agar langkah-langkah penanganan bisa dipercepat,” tegasnya.
Merespons arahan dari pemerintah pusat terkait upaya percepatan penanggulangan karhutla di Kalbar, Gubernur Ria Norsan memastikan komitmen penuh jajarannya.
Pihaknya menginstruksikan peningkatan patroli di tingkat Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) yang bersinergi dengan TNI, Polri, dan relawan masyarakat. Pengawasan terhadap area konsesi perusahaan perkebunan dan kehutanan juga akan diperketat.
“Kita tidak boleh lagi bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi antara Pemprov, Kodam XII/Tanjungpura, Polda Kalbar, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mencegah meluasnya titik api,” tegas Norsan.
Norsan berjanji akan mempercepat proses administrasi demi memuluskan tahapan penanggulangan karhutla di Kalbar melalui bantuan pusat.
“Begitu ada laporan titik api dari satelit atau patroli udara, tim harus segera bergerak tanpa menunggu api membesar. Saat ini kami juga sedang mempercepat penetapan status siaga darurat agar dukungan pusat seperti teknologi modifikasi cuaca dan helikopter water bombing dapat segera dioperasikan,” tambahnya.
Mengakhiri arahannya, ia mengajak seluruh masyarakat ikut aktif menjaga lingkungan sekitar.
“Pencegahan jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan pemadaman. Mari kita jaga lingkungan bersama demi Kalimantan Barat yang bebas dari kebakaran hutan dan lahan,” pungkasnya.
(*Red)
