Faktakalbar.id, NASIONAL – Partai Gerindra secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap usulan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah.
Partai berlambang kepala burung garuda ini menilai skema Pilkada lewat DPRD jauh lebih efisien dibandingkan dengan sistem pemilihan langsung yang berjalan selama ini.
Baca Juga: Delapan Fraksi DPR Respons Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono, menegaskan posisi partainya terkait wacana tersebut dalam keterangan persnya pada Senin (29/12/2025).
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ucap Sugiono.
Efisiensi Anggaran Negara
Sugiono memaparkan bahwa dukungan terhadap Pilkada lewat DPRD didasari oleh pertimbangan efisiensi dari berbagai sisi.
Hal ini mencakup proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, hingga penggunaan anggaran negara dan ongkos politik.
Ia menyoroti lonjakan anggaran yang sangat signifikan dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Sebagai perbandingan, Sugiono mencontohkan dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Pilkada 2015 yang mencapai hampir Rp7 triliun.
Angka tersebut melonjak tajam pada tahun 2024, di mana anggaran Pilkada menembus angka lebih dari Rp37 triliun.
“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” kata Sugiono yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri tersebut.
Tekan Biaya Politik Tinggi
Selain masalah beban anggaran negara, Sugiono juga menyoroti tingginya biaya politik yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah dalam sistem pemilihan langsung.
Menurutnya, besarnya ongkos kampanye sering kali menjadi penghalang bagi figur-figur kompeten yang ingin mengabdi namun terkendala modal.
