“Minimnya kehadiran dan perhatian pemerintah pusat maupun daerah, tidak ditetapkan bencana sebagai bencana nasional memperparah penderitaan rakyat,” tegas Johan.
Ia menambahkan, birokrasi yang lamban membuat rakyat harus berjuang sendiri bertahan hidup tanpa logistik memadai.
Menurutnya, situasi ini kembali menegaskan lemahnya perlindungan negara terhadap warganya saat krisis terjadi.
“Di saat masyarakat membutuhkan tindakan nyata, yang terlihat justru lambannya birokrasi dan ketidakseriusan negara, sehingga rakyat kembali menjadi korban kelalaian penguasa,” pungkasnya.
(Ra)
