Wacana Rp1.000 Jadi Rp1 Muncul Lagi, Ekonom: Ini Kosmetik, Bukan Solusi

"Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berencana melanjutkan redenominasi rupiah pada 2027. Ekonom menilai ini hanya kosmetik dan bukan solusi substansial ekonomi."
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berencana melanjutkan redenominasi rupiah pada 2027. Ekonom menilai ini hanya kosmetik dan bukan solusi substansial ekonomi. (Dok. Ist)

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengatakan redenominasi tidak akan mengubah daya beli, menciptakan lapangan kerja, atau memperkuat struktur industri.

“Redenominasi hanya menukar tampilan, bukan substansi,” katanya, Senin (10/11).

Menurut Syafruddin, stabilitas ekonomi sejati dibangun dari produktivitas, kredibilitas fiskal, dan kepercayaan publik, bukan dari sekadar mengubah angka di mata uang.

Ia juga menyoroti biaya besar yang dibutuhkan untuk mencetak ulang uang, melakukan sosialisasi nasional, dan memperbarui seluruh sistem perbankan serta bisnis.

“Semua itu butuh dana besar, waktu lama, dan tenaga kerja tambahan,” ujarnya.

Syafruddin menilai tidak ada urgensi ekonomi yang mendesak Indonesia melakukan redenominasi, tidak seperti negara yang mengalami hiperinflasi.

Ia menyebut dana untuk redenominasi merupakan opportunity cost yang seharusnya bisa dialokasikan untuk program lebih strategis seperti subsidi pupuk atau digitalisasi UMKM.

“Daripada sibuk dengan tiga angka nol di mata uang, lebih baik pemerintah sibuk dengan reformasi struktural,” tegasnya.

Senada dengan itu, Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyebut kebijakan ini lebih bersifat simbolis daripada berdampak nyata.

Ia mengibaratkan redenominasi seperti mengganti logo perusahaan saat keuangannya sedang merugi.

“Alih-alih memperkuat mesin penggerak ekonomi, yakni daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah justru sibuk dengan upaya kosmetik,” kata Achmad.

Achmad juga meragukan waktu penerapan kebijakan ini.

Menurutnya, Indonesia belum siap karena tiga alasan: stabilitas rupiah yang masih bergantung pada intervensi BI (dengan nilai tukar di atas Rp16.000 per dolar AS), psikologis masyarakat yang terbiasa dengan nominal besar, dan hampir nihilnya bukti empiris dampak positif redenominasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Tidak ada bukti empiris yang menunjukkan bahwa penyederhanaan nominal mampu meningkatkan PDB, memperluas lapangan kerja, atau menurunkan kemiskinan,” tutupnya.

Baca Juga: Rupiah Menguat Tipis ke Rp16.645 per Dolar AS Pada Senin Pagi

(*Mira)