Faktakalbar.id, OPINI – Beberapa hari ini, jagat umat Islam Indonesia diguncang oleh pernyataan mengejutkan dari seorang anggota DPR RI. Bukan karena kapasitasnya yang luar biasa, tapi justru karena keberaniannya memvonis Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) sebagai biang masalah dalam penyelenggaraan haji. Lebih dari itu, ia menyebut KBIHU tidak ada gunanya. Pernyataan ini datang dari seorang politisi berlatar belakang pengusaha tebu, yang entah mengapa tiba-tiba duduk di komisi yang mengurusi soal haji, sebuah wilayah sakral yang selama ini dijaga kehormatannya oleh para ulama.
Inikah wajah baru pengelolaan haji kita? Urusan suci nan agung ini diperlakukan layaknya proyek politik dan dagang? Ketika seseorang yang tidak punya latar belakang syariah, tidak paham fiqih manasik, tidak pernah terlibat dalam dinamika ruhani umat, tiba-tiba merasa berhak menghakimi para ulama yang telah puluhan tahun membina dan mendampingi jamaah dengan keikhlasan?
Ini bukan sekadar soal etika atau politik, ini adalah soal preseden moral dan akal sehat. Karena KBIHU bukan sekadar lembaga administratif. Ia adalah manifestasi dari cinta ulama kepada umat. Ia adalah jembatan antara manasik dan makna. Ia lahir dari kegelisahan dan kepedulian, bukan dari kalkulasi untung rugi. Mereka hadir karena melihat jamaah yang kebingungan menunaikan ibadah haji tanpa pemahaman mendalam. Mereka hadir bukan karena proyek, tapi karena panggilan iman.
Baca Juga: Guru Jadi Tersangka Lagi, Yok Kita Bantu!
Tuduhan bahwa KBIHU mengeksploitasi jamaah hanyalah kedangkalan cara pandang. Ongkos bimbingan yang dianggap mahal oleh para politisi itu sejatinya adalah bentuk penghargaan umat terhadap ilmu dan bimbingan spiritual. Di banyak tempat, masyarakat justru berlomba-lomba mendekat kepada ulama agar bisa berhaji dengan bimbingan yang sahih dan berkualitas. Maka, siapa sebenarnya yang tak paham realitas?
Yang lebih menyakitkan adalah pernyataan bahwa KBIHU tidak berguna. Padahal dalam realitas lapangan, sering kali justru para petugas kloter yang konon dipilih dengan sistem merit berbalik mengandalkan pembimbing KBIHU dalam menangani masalah krusial. Mulai dari manasik, komunikasi dengan otoritas Saudi, hingga menghadapi problem darurat di Arafah, Mina, dan Makkah, banyak petugas struktural justru mengandalkan ilmu dan kedekatan sosial para pembimbing KBIHU.
Dan jangan lupa, peta keislaman umat Islam Indonesia tidak tunggal. Umat ini beragam madzhab dan manhaj. Ada yang Syafi’i, Hanbali, Asy’ari, Salafi, bahkan Tarekat. Maka mustahil memaksakan manasik tunggal ala pemerintah yang merasa paling benar. Justru KBIHU-lah yang selama ini menjadi mediator damai dalam kebhinekaan mazhab tersebut. Tapi sayangnya, politisi itu tak mengerti realitas ini. Ia hanya melihat haji dari angka dan prosedur, bukan dari dimensi batin dan kebudayaan Islam Nusantara yang penuh kearifan.
Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwa akan datang masa di mana orang-orang tidak kompeten akan bicara dan mengatur urusan umat. Dalam hadits riwayat Ibnu Majah disebutkan:
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
