OPINI – Di tengah derasnya arus informasi yang mengalir tanpa henti di media sosial, masyarakat Indonesia dihadapkan pada tantangan baru yang tak kalah serius dari persoalan ekonomi maupun sosial: krisis kualitas informasi. Apa yang kita konsumsi setiap hari, tanpa disadari, turut membentuk cara berpikir, bersikap, bahkan menentukan arah relasi sosial di tengah masyarakat.
Tokoh masyarakat Bogor, Johan, mengingatkan bahwa ruang publik hari ini semakin rentan dipenuhi konten provokatif, hoaks, hingga narasi yang berpotensi mengarah pada radikalisme.
Baca Juga: Ketika Peradaban Runtuh: Pelajaran Sunyi Surah Saba’ 1-54 untuk Generasi Digital
Dalam situasi seperti ini, publik tidak lagi sekadar menjadi penonton, melainkan aktor yang ikut menentukan apakah informasi yang beredar akan memperkeruh suasana atau justru menyejukkan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan informasi bukan lagi isu pinggiran. Ia telah menjadi bagian dari dinamika sosial yang bisa memperkuat atau justru merusak kohesi masyarakat. Ketika informasi yang tidak terverifikasi disebarkan secara masif, dampaknya bisa meluas, mulai dari munculnya prasangka, konflik horizontal, hingga perpecahan yang sulit dipulihkan.
Perbedaan pandangan sejatinya adalah hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyulut emosi publik melalui isu SARA dan ujaran kebencian. Dalam konteks ini, masyarakat dituntut untuk memiliki kedewasaan dalam menyikapi setiap informasi yang diterima.
Prinsip sederhana seperti “saring sebelum sharing” menjadi semakin relevan. Literasi digital bukan lagi sekadar kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan memilah kebenaran, memahami konteks, dan menahan diri dari dorongan emosional untuk langsung bereaksi. Opini publik yang sehat lahir dari masyarakat yang mampu berpikir kritis dan bertanggung jawab.
