OPINI – Di sebuah ruang konferensi yang dipenuhi elite kebijakan dan pelaku daerah pesisir, suara itu terdengar tenang, tetapi mengandung kegelisahan panjang.
Rokhmin Dahuri tidak sekadar menyampaikan data, ia seperti sedang mengingatkan sesuatu yang pernah kita tahu, tetapi perlahan kita lupakan: Indonesia adalah negara maritim, tetapi belum sepenuhnya berpikir maritim.
Slide demi slide yang ditampilkan bukan sekadar materi presentasi. Ia adalah peta masalah, sekaligus peta jalan.
Empat syarat kemajuan yang ia ajukan terdengar klasik bahkan terlalu normatif: peta jalan pembangunan yang benar, SDM unggul, stabilitas politik, dan kepemimpinan yang kuat.
Namun justru di situlah letak kekuatannya.
Karena masalah Indonesia hari ini bukan kekurangan konsep, tetapi kegagalan konsistensi.
Transformasi ekonomi dari berbasis sumber daya alam menuju inovasi sudah lama didengungkan. Hilirisasi bukan barang baru. Digital economy, green economy, bahkan blue economy semuanya sudah menjadi jargon kebijakan.
Tetapi mengapa kita masih tertinggal?
Pertanyaan itu mulai menemukan jawabannya ketika grafik GNI per kapita ditampilkan. Singapura melesat jauh. Jepang, Korea Selatan, bahkan Tiongkok telah menempatkan diri di kelas menengah atas atau tinggi. Indonesia? Masih bertahan di kisaran menengah bawah.
Ini bukan sekadar soal angka. Ini soal posisi.
Dan lebih dalam lagi, ini soal arah.
Dahuri tidak berhenti pada diagnosis. Ia memaparkan sepuluh masalah struktural pembangunan Indonesia dari pertumbuhan ekonomi yang stagnan di bawah 7 persen, hingga ketimpangan, pengangguran, dan fragmentasi sosial yang semakin terasa.
Salah satu slide yang paling “jujur” bahkan menyebut fenomena #KaburAjaDulu generasi muda yang memilih mencari masa depan di luar negeri.
Di titik ini, presentasi berubah menjadi refleksi sosial.
Baca Juga: Ketika Peradaban Runtuh: Pelajaran Sunyi Surah Saba’ 1-54 untuk Generasi Digital
Karena ketika anak muda kehilangan harapan, sesungguhnya yang sedang runtuh bukan ekonomi, tetapi kepercayaan.
Ada satu data yang terasa menampar: rata-rata upah nasional sekitar Rp3,09 juta, dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi salah satu yang terendah.
Ironisnya, justru sektor inilah yang menjadi basis terbesar ekonomi Indonesia.
Kita hidup dari laut, tetapi mereka yang menjaga laut justru hidup di pinggir kesejahteraan.
Inilah paradoks pembangunan: kaya sumber daya, miskin nilai tambah.
Namun, seperti seorang ekonom yang telah lama berkutat dengan realitas Indonesia, Dahuri tidak terjebak pada pesimisme. Ia menawarkan satu jalan keluar yang sebenarnya tidak baru, tetapi sering diabaikan: blue economy.
Ekonomi biru bukan sekadar konsep romantis tentang laut. Ia adalah pendekatan ekonomi sistemik yang menempatkan laut sebagai pusat produksi, distribusi, dan inovasi dengan prinsip keberlanjutan.
Dalam kerangka ini, sektor agro-maritim menjadi kunci: perikanan tangkap, budidaya, kehutanan pesisir, hingga industri bioteknologi kelautan.
Artinya, laut bukan lagi sektor, tetapi sistem.
Yang menarik, Dahuri mengaitkan potensi ini dengan proyeksi yang cukup berani: pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai sekitar 10 persen per tahun jika seluruh potensi dikelola dengan baik.
Apakah ini utopis?
Mungkin. Tetapi bukan tidak mungkin.
Karena Indonesia memang memiliki semua prasyarat: garis pantai terpanjang kedua di dunia, biodiversitas laut yang luar biasa, serta posisi geopolitik yang strategis.
