“Hari ini masyarakat sedang menghadapi tekanan hidup yang nyata. Harga kebutuhan pokok tidak stabil, lapangan pekerjaan semakin sulit, angka kemiskinan dan ketimpangan sosial masih menjadi persoalan serius. Belum lagi persoalan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang masih tertinggal. Dalam situasi seperti ini, GMNI sebagai organisasi perjuangan seharusnya hadir di garis depan perjuangan rakyat, dan tidak terus menerus terjebak didalam konflik internal,” ujarnya.
Organisasi kader ini ditegaskan memiliki tanggung jawab historis yang kuat untuk senantiasa menjadi pelopor utama dalam setiap gerakan sosial.
Gerakan tersebut harus secara konsisten berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil atau kelompok marhaen di seluruh pelosok daerah.
Baca Juga: Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, GMNI Pontianak: Ini Pengkhianatan Kedaulatan Rakyat!
Oleh karena itu proses konsolidasi persatuan di tubuh organisasi wajib segera diselesaikan tanpa ada penundaan lebih lanjut.
Penyelesaian konflik ini menjadi kunci utama agar seluruh perjuangan ideologis dan kerja-kerja kerakyatan dapat diimplementasikan kembali secara maksimal di lapangan.
“GMNI lahir dari rahim perjuangan rakyat. Maka orientasi utama organisasi harus tetap berpijak pada persoalan rakyat. Persatuan bukan hanya kebutuhan politik organisasi, tetapi syarat utama agar GMNI mampu memenangkan marhaen dan menjawab tantangan sosial dan ekonomi masyarakat Kalimantan Barat hari ini,” tutup Bung Fajar.
(*Red)
