Angka ini jauh melampaui generasi Baby Boomer (63 persen) yang sebenarnya mengalami masa Orde Baru.
Fakta ini mengindikasikan bahwa penolakan bukan didasari nostalgia ketakutan masa lalu, melainkan kesadaran penuh generasi muda akan hak demokrasi langsung yang terancam diamputasi.
“Secara sistemik tidak hanya di sebuah generasi saja penolakan ini berlangsung, tapi di semua generasi yang ada, mayoritas menolak Pilkada DPRD,” tegas Ardian.
Penolakan Lintas Kelas
Argumen bahwa isu ini hanya dikonsumsi masyarakat perkotaan juga terpatahkan.
Survei mencatat penolakan terjadi merata di desa maupun kota, serta lintas status ekonomi.
Ironisnya, kelompok masyarakat berpendapatan tinggi justru menjadi segmen yang paling vokal menolak mekanisme pemilihan oleh wakil rakyat tersebut.
Wacana mengembalikan mandat pemilihan ke DPRD ini terus bergulir di tengah sorotan publik, meski data menunjukkan mayoritas rakyat menghendaki pemimpinnya dipilih langsung, bukan melalui perantara parlemen.
Baca Juga: Wacana Pilkada via DPRD Menguat, KPK Ingatkan Risiko Korupsi Akibat Biaya Politik Mahal
(*Mira)
