Tujuannya adalah memastikan pengawasan dan penindakan dapat terus berjalan secara konsisten dan efektif.
“Wacana kami dengan Pak Kasum tadi seperti itu (membuat Satgas tetap). Itu ke depan, tapi Satgas PKH saat ini membuat laporan dulu (kepada presiden),” jelas Burhanuddin yang didampingi oleh Jampidsus Febrie Adriansyah.
Langkah ini menunjukkan komitmen serius Kejaksaan untuk melindungi aset negara dan ekosistem laut dari kerusakan parah akibat aktivitas ilegal.
Baca Juga: Pencarian Berakhir, 7 Korban Tewas di Tambang Freeport Grasberg Berhasil Dievakuasi
(*Mira)
