Faktakalbar.id, NASIONAL – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil langkah nyata untuk mengatasi masalah kekeringan yang kerap melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sebanyak 39 titik sumur bor sebagai sumber air bersih di 13 kabupaten/kota resmi dioperasikan pada Kamis (28/8/2025).
Peresmian program ini dipimpin langsung oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, yang hadir di salah satu lokasi sumur bor di Desa Kiuola, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).
Baca Juga: Ribuan Warga di Tiga Provinsi Terdampak Kekeringan dan Banjir, BNPB Rilis Langkah Mitigasi
Pembangunan puluhan sumur ini merupakan upaya strategis pemerintah untuk menanggulangi bencana krisis air bersih di NTT yang selalu menjadi tantangan saat musim kemarau tiba.
Dalam sambutannya, Kepala BNPB menegaskan bahwa program ini adalah jawaban atas kondisi geografis NTT yang seringkali menyulitkan warganya untuk mendapatkan akses air.
“NTT kita tahu bersama merupakan wilayah yang banyak sekali tantangannya yang harus dihadapi oleh masyarakat, termasuk krisis air bersih di musim kemarau,” kata Suharyanto.
Ia menjelaskan bahwa setiap daerah penerima manfaat akan mendapatkan tiga titik lokasi sumber air bersih.
Pemilihan lokasi pembangunan sumur ini pun tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan usulan langsung dari masyarakat melalui pemerintah daerah atau komunitas setempat.
Baca Juga: BMKG Prediksi Musim Kemarau Lebih Pendek, BNPB Imbau Masyarakat Siaga Kekeringan
Hal ini memastikan bantuan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh wilayah yang paling membutuhkan.
“Jadi ini memang usulan dari bawah, jadi masyarakat yang betul-betul sangat membutuhkan akses air bersih. Misalnya daerah terpencil seperti di sini, warga harus mengambil air dari sumber yang jauh yang sulit dijangkau, jadi kami hadirkan akses air bersih melalui program ini,” terang Suharyanto usai peresmian.
Biaya dan Tantangan Pembangunan
Proyek yang dilaksanakan sepanjang periode 2024-2025 ini didanai menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB, yang dialokasikan khusus untuk penanganan darurat bencana.
