Faktakalbar.id, NASIONAL – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan keprihatinannya terhadap kualitas tenaga kerja Indonesia yang masih tergolong rendah, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.
Dalam sebuah diskusi yang digelar oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef) di Jakarta, Rabu (2/7/2025), Yassierli menyebut bahwa sebagian besar tenaga kerja di Indonesia bukan berasal dari perguruan tinggi, melainkan hanya lulusan tingkat menengah.
Baca Juga: Bahlil Sindir Keluhan soal Lapangan Kerja: “Jangan Kufur Nikmat”
“Unfortunately kualitas tenaga kerja kita ini juga problem. 85% itu adalah lulusan SMA, SMK maksimum. Nah ini menjadi tantangan kita. Ya kalau pengangguran standar lah ya,” kata Yassierli.
Masalah kualitas tenaga kerja ini berkaitan langsung dengan rendahnya produktivitas nasional.
Ia menjelaskan bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan rata-rata negara ASEAN.
“Human capital index kita juga kemudian kita rendah. Di bawah rata-rata ASEAN. Produktivitas kita juga 10% di bawah rata-rata ASEAN,” ujarnya.
Menurut Yassierli, untuk meningkatkan produktivitas nasional tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.
Prosesnya memerlukan strategi jangka panjang dan upaya berkelanjutan.
“Kalau produktivitas kita bicara long term. Nggak bisa kita ingin meningkatkan produktivitas 10% langsung kemudian dalam 2 tahun, 3 tahun. Itu panjang,” sebutnya.
Baca Juga: 30 Ribu Pekerja di Indonesia Kena PHK hingga Awal Juni 2025
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa produktivitas tenaga kerja Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Produktivitas yang rendah akan berdampak langsung pada Produk Domestik Bruto (PDB), yakni total nilai barang dan jasa yang dihasilkan negara dalam periode tertentu.
“Dan ini kita sadari bahwa memang kita sudah lama tidak berbicara tentang produktivitas. Padahal beberapa research mengatakan bahwa produktivitas itu kemudian berbanding lurus dengan GDP,” jelas Yassierli.
Ia juga menyoroti bahwa sejak era 2000-an, kata “produktivitas” mulai jarang dibicarakan dalam diskursus kebijakan publik.
“Tapi kemudian di tahun 2000-an ke sini kemudian kata-kata produktivitas itu sepertinya hilang. Saya juga nggak tahu kenapa. Dan ini akan kita hidupkan kembali, skill digital kita,” pungkasnya.
Baca Juga: Wali Kota Pontianak Dukung Langkah Kementerian P2MI Lindungi Pekerja Migran
