Faktakalbar.id, PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menekankan pentingnya inovasi Pemkot Pontianak untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik di tengah pemotongan dana transfer daerah sebesar Rp233 miliar pada tahun 2026.
Baca Juga: Inflasi Kota Pontianak di Angka 059 Persen Jelang Iduladha
Hal tersebut ditegaskannya usai memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 yang dirangkaikan dengan Hari Pendidikan Nasional di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Senin (4/5/2026).
Menyiasati penyusutan anggaran tersebut, Edi menyatakan pemerintah daerah harus segera melakukan evaluasi dan penyesuaian skala prioritas program agar tetap sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta visi misi Kota Pontianak.
“Program prioritas tetap kita fokuskan pada pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Kebutuhan akan inovasi Pemkot Pontianak juga dipicu oleh krisis sumber daya manusia (SDM) di lingkup pemerintahan.
Saat ini, rasio Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Pontianak baru menyentuh angka 0,94 persen, jauh di bawah rata-rata nasional yang berada di angka 2,4 persen.
“Kita kekurangan sekitar 2.068 ASN. Dengan keterbatasan SDM dan anggaran, kita harus terus berinovasi dan memanfaatkan digitalisasi secara maksimal,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Edi mengingatkan bahwa kepedulian aparatur terhadap persoalan riil masyarakat mulai dari isu lingkungan, pengelolaan sampah, penanganan genangan air, hingga infrastruktur menjadi kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.
Baca Juga: Pemkot Matangkan Proyek SPALD-T Rp1,5 Triliun di Pontianak
Dalam momentum Hari Otonomi Daerah bertema “Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita” ini, ia menilai kesamaan visi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial.
Kota Pontianak berkomitmen mendukung penuh program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih, yang dipadukan dengan gerakan lokal Pontianak Asri.
