Faktakalbar.id, KAYONG UTARA – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kayong Utara tengah mendapat sorotan tajam.
Insiden dugaan keracunan yang menimpa sejumlah siswa dan berujung pada penutupan lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memunculkan desakan evaluasi menyeluruh dari publik.
Merespons situasi tersebut, Himpunan Mahasiswa Kayong Utara (HIMAKATRA) turut angkat bicara.
Ketua Umum HIMAKATRA, Dani Ramadhan, menilai insiden keamanan pangan ini bukan sekadar insiden kelalaian teknis biasa, melainkan indikator adanya persoalan mendasar dalam tata kelola dan pengawasan program di daerah.
Baca Juga: Kali Ini Keracunan MBG di Jantung Ibukota Negara, 72 Siswa Tumbang
“Kita tidak ingin persoalan ini hanya berhenti pada alasan teknis di lapangan. Harus ada evaluasi menyeluruh, karena ini menyangkut sistem, pengawasan, dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan,” tegas Dani saat dikonfirmasi, Rabu (15/4).
Lebih jauh, kelompok mahasiswa ini menyoroti adanya dugaan praktik kepentingan politik dalam penunjukan vendor pelaksana program MBG.
Pengelolaan fasilitas dapur makanan tersebut santer disebut-sebut berada di bawah kendali oknum yang memiliki kedekatan relasi dengan legislatif setempat.
“Kami melihat ada kekhawatiran di tengah masyarakat bahwa pengelolaan dapur MBG ini justru menjadi ruang ‘bagi-bagi kue’ bagi oknum pejabat. Ini yang harus diluruskan. Program publik tidak boleh dijadikan ladang kepentingan kelompok tertentu,” ungkapnya memperingatkan.
Dani menekankan, apabila mekanisme penunjukan pengelola dapur lebih memprioritaskan afiliasi politik ketimbang kompetensi teknis, risiko terbesarnya akan langsung berdampak pada objek penerima manfaat, yakni para siswa.
“Jangan sampai karena orientasinya pembagian keuntungan atau kepentingan politik, aspek paling mendasar seperti higienitas, standar gizi, dan kelayakan pengolahan makanan justru diabaikan. Ini menyangkut kesehatan anak-anak kita,” lanjutnya.
Secara prinsip, organisasi mahasiswa daerah tersebut memandang program MBG sebagai inisiatif strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, mereka menuntut perbaikan sistem pengadaan secara transparan dan bebas dari intervensi.
