“Kami mendukung programnya, tetapi menolak jika dalam pelaksanaannya terjadi praktik-praktik yang tidak sehat. Harus ada transparansi dalam penunjukan pengelola dapur, standar operasional yang jelas, serta pengawasan ketat yang independen,” tegas Dani.
HIMAKATRA mendesak pemerintah daerah untuk membuka hasil investigasi insiden keracunan tersebut secara transparan dan menjatuhkan sanksi tegas apabila ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang.
“Ini momentum untuk membenahi secara total. Jangan sampai kepercayaan masyarakat runtuh hanya karena program yang seharusnya mulia justru dikelola secara tidak profesional dan sarat kepentingan,” tutupnya.
Baca Juga: Anggaran Kementerian Dipangkas, Pemerintah Pastikan Program MBG dan Bansos Tetap Aman
(Mira)
