“Jika pemilihan ditarik ke DPRD, kita hanya akan menyuburkan praktik ‘politik dagang sapi’ yang mengarah pada kekuasaan absolut para oligarki. Pemimpin yang lahir nantinya bukan lagi pelayan rakyat, melainkan tawanan kepentingan oligarki,” ujar Gearry.
Atas dasar tersebut, DPC GMNI Pontianak menyampaikan empat tuntutan utama.
Pertama, menolak tegas segala bentuk wacana pengembalian Pilkada ke DPRD. Kedua, mendesak pemerintah dan DPR RI konsisten menjalankan sistem Pilkada langsung sebagai mandat reformasi.
Ketiga, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal hak suara mereka.
Terakhir, GMNI meminta agar fokus perbaikan diarahkan pada penguatan pengawasan dan edukasi pemilih, bukan dengan mencabut hak pilih rakyat.
(ra)
