Pemecahan paket proyek Pokir menjadi nilai maksimal Rp200 juta agar bisa dilakukan Penunjukan Langsung diduga telah lama menjadi praktik berulang di Dinas PUPR Kalbar yang mengakomodir arahan dari para 65 anggota DPRD Provinsi Kalbar.
“Kalau total anggarannya ratusan miliar, bisa dibayangkan berapa besar uang APBD kalbar yang dikorupsi dari proyek normalisasi atau OP saluran ini,” kata Iwan.
Konfirmasi Tak Direspons
Fakta Kalbar telah berupaya mengonfirmasi informasi ini kepada Kepala Dinas PUPR Kalbar, Iskandar Zulkarnaen, melalui pesan WhatsApp pada Selasa, 29 Oktober 2025.
Namun, hingga berita ini diterbitkan tidak mendapat respons, meski tanda pesan terlihat terkirim.
Sementara itu, konfirmasi yang dikirimkan kepada salah satu Kasi di Bidang Pengadaan Dinas PUPR Kalbar, Rini, juga tidak terkirim.
Diduga, nomor jurnalis Fakta Kalbar telah diblokir.
Rakyat Hanya Jadi Penonton
Dugaan penyelewengan ini menjadi sorotan, mengingat dana APBD Provinsi Kalbar yang seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki jalan rusak, jembatan tak layak, atau membantu masyarakat miskin, justru diduga diarahkan untuk kepentingan tertentu.
Dengan nilai proyek yang mencapai ratusan miliar, ketiadaan transparansi menjadikan Pokir yang mestinya mewakili aspirasi rakyat, dicurigai rawan disalahgunakan.
Fakta Kalbar akan terus menelusuri jaringan perusahaan, pihak-pihak yang terlibat, serta mekanisme pelaksanaan Pokir DPRD Kalbar tahun 2025 ini, demi memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik.
(dhn)
