“Kami menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk program transmigrasi yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat lokal. Jangan pindahkan masalah ke sini,” ujarnya.
Endro menyebutkan beberapa kasus di mana fasilitas transmigrasi dijual ke pihak perusahaan, serta ketidakadilan akses listrik antara pemukiman transmigran dan warga lokal.
“Kami mendesak agar hak atas tanah dan hunian dikembalikan kepada masyarakat lokal. Jika tuntutan ini tidak direspons, kami akan menuntut Menteri Transmigrasi mundur dari jabatannya,” tegasnya.
Aksi ini menjadi simbol kekhawatiran masyarakat Kalbar atas potensi pemindahan persoalan kemiskinan dari luar daerah ke wilayah mereka, serta bentuk tuntutan agar pemerintah pusat mengutamakan kesejahteraan warga lokal.
(fd)
