Faktakalbar.id, PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Pidato ini disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Pontianak, Jumat (9/5/2025).
Bahasan mengapresiasi dukungan dari delapan fraksi DPRD terhadap dokumen RPJMD. “Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan masukan dari Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKS, Demokrat, PKB, serta gabungan Fraksi PPP, Hanura dan PAN,” ujarnya.
Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, Bahasan menyatakan bahwa Pemkot Pontianak berkomitmen meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak, retribusi, dan sumber lain yang sah. “Pertumbuhan ekonomi akan difokuskan pada sektor perdagangan, jasa, pariwisata, pendidikan, kesehatan, serta penguatan UMKM,” katanya.
Baca Juga: RPJMD 2025-2029 Pontianak Dapat Dukungan DPRD, Bahasan: Kami Siap Jalankan
Ia menambahkan, diversifikasi ekonomi akan dilakukan karena Pontianak tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. “Kita harus mendorong produk unggulan, pengembangan destinasi wisata dan penyelenggaraan event wisata berbasis sejarah, budaya, dan olahraga,” jelas Bahasan.
Menanggapi pandangan Fraksi Gerindra, Bahasan sepakat bahwa digitalisasi pelayanan publik harus tetap ramah bagi kelompok rentan, termasuk lansia. Ia juga menyoroti persoalan genangan air di Pontianak yang merupakan wilayah datar dan pesisir.
“Solusi genangan air memerlukan drainase yang baik, ruang terbuka hijau, dan tata kota yang terencana. Ke depan, kita akan memanfaatkan pompanisasi sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir,” jelasnya.
Bahasan juga menjelaskan bahwa volume sampah Kota Pontianak mencapai 400–500 ton per hari. “Kami sudah mengelola 98 persen sampah, dengan pengurangan dari sumbernya sebesar 25,06 persen,” katanya. Pengelolaan akan diperkuat dengan membangun TPST di tiap kecamatan serta mengubah TPA Batu Layang menjadi tempat pengolahan akhir terpadu.
Kepada Fraksi Golkar, Bahasan menyebut penyusunan RPJMD telah melibatkan masyarakat, akademisi, dan berbagai pihak melalui konsultasi publik dan musrenbang. “Program-program ini berorientasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan demi kesejahteraan warga,” tegasnya.
Pemkot Pontianak juga telah menyusun peta investasi dan membangun Mal Pelayanan Publik guna mendorong iklim investasi dan meningkatkan kualitas layanan.
Baca Juga: Wali Kota Pontianak Paparkan Raperda RPJMD 2025–2029, Fokus pada SDM dan Kota Cerdas
Terkait masukan Fraksi PKB, Bahasan menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM serta pengembangan pusat kuliner menjadi prioritas pembangunan ekonomi daerah. “UMKM dan ekonomi kreatif akan terus kami dorong melalui program-program konkret,” ungkapnya.
Dalam hal penyediaan air bersih, terutama di daerah pinggiran, RPJMD secara tegas menetapkan peningkatan cakupan layanan PDAM sebagai strategi utama.
Sementara itu, menanggapi pandangan Fraksi PPP, Hanura, dan PAN mengenai keterbatasan lahan, Pemkot Pontianak mendukung kebijakan pembangunan vertikal. “Kita harus mulai menerapkan pembangunan vertikal untuk rumah tinggal dan kantor sebagai solusi atas keterbatasan lahan,” tandas Bahasan.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
