PONTIANAK – Banyak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kalimantan Barat belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan daerah.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar, Rudy M. Harahap, dalam workshop tentang penguatan tata kelola BUMD, BLUD, dan BUMDes yang berlangsung pada Kamis (10/10/2024).
Rudy mengungkapkan bahwa dari total 25 BUMD di Kalbar, 11 di antaranya mengalami kerugian, dan hanya enam yang memberikan dividen kepada pemerintah daerah.
“Keberadaan BUMD diharapkan mampu berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun kenyataannya masih banyak yang belum optimal,” ujar Rudy.
