Selain itu, Rudy juga menyoroti kinerja BLUD Kesehatan yang belum maksimal dalam pelayanan publik. Beberapa indikator, seperti manajemen keuangan dan waktu tunggu pasien, menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan belum mencapai standar yang optimal.
“Waktu tunggu pasien rawat jalan di BLUD Kesehatan harus dipercepat agar masyarakat mendapat pelayanan yang lebih baik,” tambah Rudy.
Dalam diskusi tersebut, BPKP juga menekankan bahwa penguatan tata kelola dan manajemen risiko harus diterapkan di BUMDes. Pasalnya, banyak BUMDes di Kalbar yang belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), padahal mereka diharapkan mampu mendorong perekonomian desa.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh beberapa pejabat daerah, perwakilan dari inspektorat, dan dinas terkait. PT Huawei turut berpartisipasi dalam memberikan materi tentang pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan lembaga daerah. “Kami mendorong semua pihak untuk lebih serius dalam mengelola BUMD, BLUD, dan BUMDes agar pembangunan Kalbar bisa lebih maju,” pungkas Rudy. (ryo)
